Pada hari Kamis, 19 Juni 2025, Indonesian AIDS Coalition (IAC) bersama Komnas HAM (KH) menggelar rapat koordinasi progres kolaborasi terkait pelaksanaan pelatihan First Responder sepanjang tahun 2024–2025. Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memastikan agar hasil pelatihan terdokumentasi dengan baik dan dapat digunakan untuk mendorong pemenuhan hak-hak populasi kunci di tingkat kebijakan.
Dalam diskusi, Komnas HAM menyampaikan bahwa monitoring sheet pelatihan telah dinarasikan menjadi laporan resmi, yang memadukan data kuantitatif dan kualitatif. Laporan ini akan menjadi dokumentasi bersama, sekaligus rujukan pengambilan kebijakan. Salah satu catatan penting adalah adanya beberapa kota yang belum menunjukkan perubahan skor pre–post test, sehingga tim sepakat perlu dilakukan pengecekan ulang untuk memastikan akurasi data.
Terkait sistematika laporan akhir, IAC mengusulkan agar data pelatihan tahun 2024 dan 2025 digabung karena metode yang digunakan serupa. Hal ini juga mempertimbangkan dinamika peserta dan RTL. Adapun, Komnas HAM menekankan bahwa perbedaan peserta justru menjadi kekuatan kolaborasi, seperti yang terjadi di Pontianak dan penambahan perwakilan Dukcapil. Menurut pihak Komnas HAM, variasi peserta dapat menjadi data pembanding yang kaya.
Untuk memperkuat laporan, IAC menekankan pentingnya menyampaikan penambahan peserta dalam kesimpulan sebagai bentuk ’mempererat koordinasi dan memperkuat suara komunitas.’ Bagian executive brief di awal laporan juga menjadi sorotan agar dapat dimanfaatkan IAC dalam pelaporan kepada Global Fund. Selain itu, turut disarankan agar laporan memuat rekomendasi terkait praktik baik yang dihasilkan dari pelatihan First Responder bagi 34 kabupaten/kota.
Terdapat juga masukan agar hasil pre–post test ditampilkan lebih jelas, antara lain melalui tabel per kota, uji berpasangan, dan uji rata-rata untuk menggambarkan kenaikan skor. Data evaluasi pelatihan juga akan dimanfaatkan sebagai data sekunder untuk mendukung laporan akhir.
Dalam sesi perencanaan publikasi, disepakati bahwa policy brief dan fact sheet akan dibuat dalam format umum agar mudah diakses berbagai pihak. Peluncuran dokumen direncanakan pada tanggal 11 September 2025.
Rapat juga memuat pembaruan hasil pertemuan SWG yang memberi masukan untuk Rencana Aksi Nasional HAM, khususnya mengenai pemenuhan hak populasi kunci. LBH Masyakatan akan memimpin audiensi terkait hal ini dan meminta dukungan IAC serta Komnas HAM, dengan target pelaksanaan pada bulan Juli 2025.
Selain itu, pembahasan mengenai Kemah Generasi menjadi agenda penting. Acara ini akan digelar pada bulan Agustus mendatang, dengan fokus pada edukasi HAM, HIV, juga pemeriksaan HIV bagi anak muda berisiko.
Terakhir, IAC akan menyusun rincian anggaran untuk kegiatan assessment HR impact, sekaligus memastikan koordinasi yang intens dengan Global Fund. Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama IAC dan Komnas HAM untuk memperkuat kolaborasi, memperluas dampak pelatihan First Responder, serta memastikan keberlanjutan upaya perlindungan populasi kunci di Indonesia.
